

PONTIANAK – Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19. Mereka berjibaku di tengah ancaman penularan virus yang mematikan ini. Tak hanya yang menangani pasien Covid-19 secara langsung, mereka yang bertugas di pos pelayanan lain juga rentan tertular. Hal ini pun terbukti. Sejumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Barat menunjukkan hasil reaktif saat menjalani rapid test (tes cepat).
“Fenomena sekarang ini, korban dari tenaga kesehatan sebagian besar adalah mereka yang melayani pasien yang belum diketahui penyakitnya. Ini tentu berisiko jika ternyata si pasien adalah penderita Covid-19, tetapi saat proses pemeriksaan tenaga kesehatan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai,” ungkap Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kalimantan Barat, Haryanto, kepada Pontianak Post.
Seperti diketahui, ada sejumlah tenaga kesehatan yang hasil tes cepatnya reaktif. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, sebelumnya telah mengonfirmasi ada 20 tenaga medis di Rumah Sakit Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (RS Kota) Pontianak yang hasil tes cepatnya reaktif.
Menurut Haryanto, mereka yang rentan terpapar virus ini adalah mereka yang justru tidak menangani secara langsung pasien Covid-19. Mereka antara lain yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti di Unit Gawat Darurat (UGD), poli umum maupun khusus, serta pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
“Terbukti ada beberapa rumah sakit yang melakukan rapid test hasilnya reaktif. Itu kebanyakan kena ke teman-teman yang ada di UGD maupun poli,” katanya. Karena itu, dia menegaskan perlunya APD bagi petugas kesehatan yang bertugas di pelayanan kesehatan terdepan. Saat bekerja, kata dia, mau tidak mau mereka harus menganggap semua pasien yang ditangani berisiko menularkan virus corona.
Kondisi ini menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai banyak tenaga medis yang tertular. Hal itu akan membuat jumlah tenaga medis berkurang. Dengan demikian, kekuatan dalam menghadapi pandemi ini otomatis ikut berkurang.
Kekhawatiran pun muncul dari para dokter hingga perawat yang saban hari berjumpa dengan pasien yang tidak diketahui terpapar Covid-19 atau tidak. Terlebih jika pasien tidak menunjukkan gejala. Apalagi jika ada pasien yang tidak memberikan keterangan secara jujur. Misalnya, kata dia, pasien tidak terus terang bahwa ia baru pulang dari daerah zona merah corona. Kejadian seperti ini juga telah menimpa petugas kesehatan di Kalbar.
“Ya, salah satu fenomena yang ada saat ini adalah tidak terbukanya pasien. Mereka ada keluhan dan masuk ke ruang UGD. Saat di-screening, yang menjadi acuan bagi kami, mereka tidak terbuka. Misalnya tidak berterus terang kalau pernah melakukan perjalanan ke zona merah,” katanya.
Untuk masyarakat yang berobat, dia berharap agar bersikap jujur. Ketidakjujuran akan meningkatkan risiko terpaparnya virus corona di kalangan tenaga kesehatan. “Yang penting masyarakat terbuka, sehingga bisa mengurangi potensi penularan,” ujarnya.
Dalam penganan Covid-19, secara umum pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di Kalbar yang sudah berupaya melindungi tenaga kesehatan dari penularan. Namun begitu, fasilitas yang ada saat ini dinilai perlu ditambah. Apalagi jika melihat tren saat ini yang mana jumlah pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP), serta jumlah orang yang reaktif tes cepat terus betambah. Peningkatan fasilitas di rumah sakit serta penambahan jumlah tenaga kesehatan dianggap cukup mendesak.
Kekhawatiran jelas dirasakan para petugas kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan terdepan. Nuzulisa, Kepala Puskesmas Gang Sehat, Pontianak Selatan misalnya. Ia menilai, pelayanan kesehatan terdepan seperti puskesmas punya risiko yang sama dengan mereka yang bekerja menangani langsung pasien Covid-19.
Bahkan boleh jadi lebih berisiko karena yang dihadapi tidak diketahui membawa virus corona atau tidak. Sementara, alat pelindung diri (APD) yang digunakan tidak selengkap petugas yang menangani langsung pasien Covid-19. “Kalau dibilang was-was, tentu kami sangat was-was. Yang dikhawatirkan itu adalah mereka yang boleh jadi OTG (orang tanpa gejala) atau carrier,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Minggu (26/4).
Langkah antisipasi telah ia lakukan meski dengan sejumlah keterbatasan. Para pasien yang datang terlebih dahulu dilakukan screening. Ini untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala Covid-19 dan riwayat perjalan pasien. Pasien juga akan diperiksa suhu tubuhnya, diharuskan menggunakan masker, serta mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.
Bagi petugas kesehatan yang kontak dengan pasien diharuskan menggunakan APD. Namun, karena keterbatasan jumlah APD, pihaknya terpaksa membagi penggunaan APD sesuai dengan tingkatan risiko tertular. “Jika pelayanannya mengharuskan kontak yang membuat risiko tertular semakin besar, APD yang digunakan harus lebih lengkap. Misalnya di poli yang terdapat tindakan membuka mulut, dan berpotensi mengeluarkan droplet. APD yang digunakan adalah yang lengkap,” jelasnya.
APD yang dimiliki pihaknya saat ini sebagian merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Hanya saja, tidak semuanya sesuai standar keamanan. Akibat kondisi yang serba terbatas, tak ada rotan, akar pun jadi. Pihaknya tetap menggunakan APD tersebut dengan harapan dapat meminimalisir risiko terjangkit virus.
Keterbatasan APD membuatnya harus memutar otak, bagaimana agar mampu berhemat. Baju hazmat misalnya, masih dimungkinkan untuk digunakan ulang jika pengunaannya tidak terlalu berisiko tertempel virus. Tentu saja harus ada tindakan pembersihan dengan cairan disinfektan terlebih dahulu. Sementara untuk baju hazmat yang dalam penggunaannya berisiko tinggi tertempel virus, dipastikan hanya akan dipakai sekali.
“Karena risiko tertular dari virus yang menempel dari APD juga tinggi. Saat akan melepas perlengkapan APD saja petugas harus hati-hati,” katanya. (sti)